Malaysia, boleh dibilang dibangun sebagai negara baru yang memang tidak memiliki jati diri membumi seperti Indonesia. Malaysia sendiri sebagai suatu bangsa terdiri dari berbagai macam suku yaitu Melayu, Tionghoa, India, dan beberapa suku lain. Suku Melayu sebagai mayoritas sebagian besar berasal dari Indonesia.

Kesultanan Johor merupakan keturunan dari kekuasaan raja-raja di bugis. Kesultanan Negeri Sembilan merupakan kesultanan yang didirikan oleh Raja Malewar dari Minangkabau. Begitu pula Pahang dan beberapa daerah lainnya di Malaysia. Bahkan, yang disebut sebagai suku Melayu Malaysia itu sendiri sebenarnya adalah orang-orang keturunan suku Minang, Bugis, Palembang, Aceh, dan Jawa yang berasal dari Indonesia. Jadi tidaklah aneh sebenarnya jika kelihatan ada beberapa kesamaan budaya antara kita dengan Malaysia.

Tentang batik sesungguhnya banyak perbedaan antara batik Jawa dan batik Malaysia, sebagaimana perbedaan batik Jawa dengan batik Jambi dan Banjar. Namun belakangan banyak pebatik Solo-Yogya dan Pekalongan berdatangan ke Malaysia. Mereka sengaja datang (atau didatangkan) karena penghasilan mereka lebih besar di sana. Maka besar kemungkinan keterampilan dan garis-garis cipta tangan Jawa akan mendaulat batik Malaysia di masa datang. Lalu siapakah yang salah? (Zulhasril Nasir: 2009).

Wayang kulit, angklung, gamelan, lagu keroncong dan beberapa alat musi serta lagu tradisional Indonesia kerap diperdengarkan di media-media publik Malaysia. Apakah ini juga dijadikan bukti kalau mereka mengklaim budaya kita?

Ketika Soekarno dan Hatta berangkat ke Dalat, Saigon, memenuhi panggilan Panglima Perang Jepang Terauchi, 8 Agustus 1945, keduanya disambut Ibrahim Jaacob dan Burhanuddin Helmy (dari Kesatuan Melayu Malaya) di Singapura dan berjanji bertemu di Taiping, Perak, sekembali dari Saigon (Giebels 2001:105 dan Legge 1985:221). Kedua pejuang Malaya ini menyatakan Tanah Melayu tak dapat dipisahkan dengan Indonesia Raya (Mohammad Salleh Lamry, 2006:51).

Ketika meresmikan seminar “Peranan Bugis dalam Perkembangan Alam Melayu” tahun lalu di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla menyatakan mengapa kita haus meributkan kesenian kita yang diklaim Malaysia, toh di sana juga orang Bugis, Minang, dan Jawa. Seharusnya kita berbangga budaya kita dipakai dan dikembangkan oleh negara lain Sebagaimana musik rap di Indonesia, kan tak ada orang Amerika yang protes?

Semoga orang kita lebih dewasa dalam melihat persoalan ke depan. Kesiapan kita dalam membendung arus budaya luar yang semakin membanjir dan kesiapan kita ketika melihat budaya kita “di jual” di Eropa oleh orang asing harus terus ditekankan. Tak ada lagi “milik kita sepenuhnya” ketika kita menyatakan siap dan mampu menghadapi globalisasi.

Sumber: Majalah Tempo

Faisal memberi judul tulisannya itu “Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal”. Berikut ini isi tulisan Faisal:

Saya pertama kali mengenal Pak Boed pada akhir 1970-an lewat buku-bukunya yang enak dibaca, ringkas, dan padat. Pada akhir 1970-an. Kalau tak salah, judul-judul bukunya selalu dialawali dengan kata ”sinopsis,” ada Sinopsis Makroekonomi, Sinopsis Mikroekonomi, Sinopsis Ekonomi Moneter, dan Sinopsis Ekonomi Internasional. Kita mendapatkan saripati ilmu ekonomi dari buku-bukunya yang mudah dicerna.

Pada suatu kesempatan, Pak Boed mengutarakan pada saya niatnya untuk merevisi buku-bukunya itu. Mungkin ia berniat untuk menulis lebih serius sehingga bisa menghasilkan buku teks yang lebih utuh. Kala itu saya menangkap keinginan kuat Pak Boed untuk kembali ke kampus dan menyisihkan waktu lebih banyak menulis buku. Karena itu, ia tak lagi berminat untuk kembali masuk ke pemerintahan setelah masa tugasnya selesai sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintihan Ibu Megawati.

Pak Boed dan Pak Djatun (Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian) bekerja keras memulihkan stabilitas ekonomi yang “gonjang-ganjing” di bawah pemerintahan Gus Dur. Hasilnya cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan terus menerus. Di tengah hingar bingar masa kampanye seperti dewasa ini, Ibu Mega ditinggalkan oleh wapresnya, dua menko, dan seorang menteri (Agum Gumelar). Ternyata perekonomian tak mengalami gangguan berarti. Kedua ekonom senior ini bekerja keras mengawal perekonomian. Hasilnya cukup menakjubkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2004 mencapai 6,65 persen, tertinggi sejak krisis hingga sekarang.

Selama dua tahun pertama pemerintahan SBY-JK, perekonomian Indonesia mengalami kemunduran. Tatkala muncul gelagat Pak SBY hendak merombak kabinet, sejumlah kawan mengajak Pak Boed bertemu. Niat para kolega ini adalah membujuk Pak Boed agar mau kembali masuk ke pemerintahan seandainya Pak SBY memintanya. Agar lebih afdhol, kolega-kolega saya ini juga mengajak Ibu Boed. Mungkin di benak mereka, Ibu bisa turut luluh dengan pengharapan mereka.

Akhirnya, Pak Boed menduduki jabatan Menko Perekonomian. Mungkin sahabat-sahabat saya itu masih terngiang-ngiang sinyal penolakan Pak Boed dengan selalu mengatakan bahwa ia sudah cukup tua dan sekarang giliran yang muda-muda untuk tampil. Memang, Pak Boed selalu memilih ekonom muda untuk mendampinginya: Mas Anggito, Bung Ikhsan, Bung Chatib Basri, Mas Bambang Susantono, dan banyak lagi. Semua mereka lebih atau jauh lebih muda dari saya.

Interaksi langsung terjadi ketika Pak Boed menjadi salah seorang anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Saya ketika itu anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden (anggota lainnya adalah Pak Widjojo Nitisastro, Pak Alim Markus, dan Ibu Sri Mulyani Indrawati). Ibu Sri Mulyani memiliki jabatan rangkap (jadi bukan sekarang saja), selain sebagai anggota Tim Asistensi juga menjadi sekretaris DEN. Pak Boed tak pernah mau menonjolkan diri, walau ia sempat jadi menteri pada masa transisi.

Sikap rendah hati itulah yang paling membekas pada saya. Lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Kalau ditanya yang “nyerempet-nyerempet,” jawabannya cuma dengan tersenyum. Saya tak pernah dengar Pak Boed menjelek-jelekkan orang lain, bahkan sekedar mengkritik sekalipun.

Tak berarti bahwa Pak Boed tidak tegas. Seorang sahabat yang membantunya di kantor Menko Perekonomian bercerita pada saya ketegasan Pak Boed ketika hendak memutuskan nasib proyek monorel di Jakarta yang sampai sekarang terkatung-katung. Suatu waktu menjelang lebaran, Pak Boed dan sejumlah staf serta, kalau tak salah, Menteri Keuangan dipanggil Wapres. Sebelum meluncur bertemu Wapres, Pak Boed wanti-wanti kepada seluruh stafnya agar kukuh pada pendirian berdasarkan hasil kajian yang mereka telah buat.

Pak Boed sempat bertanya kepada jajarannya, kira-kira begini: “Tak ada yang konflik kepentingan, kan? Ayo kita jalan, Bismillah …  Keesokan harinya, saya membaca di media massa bahwa sekeluarnya dari ruang pertemuan dengan Wapres, semua mereka berwajah “cemberut” tanpa komentar satu kata pun kepada wartawan.

Adalah Pak Boed pula yang memulai tradisi tak memberikan “amplop” kalau berurusan dengan DPR. Tentang ini, saya dengar sendiri perintahnya kepada Mas Anggito.

Ada dua lagi, setidaknya, pengalaman langsung saya berjumpa dengan Pak Boed. Pertama, satu pesawat dari Jakarta ke Yogyakarta tatkala Pak Boed masih Menteri Keuangan. Berbeda dengan pejabat pada umumnya, Pak Boed dijemput oleh Ibu. Dari kejauhan saya melihat Ibu menyetir sendiri mobil tua mereka.

Kedua, saya dan isteri sekali waktu bertemu Pak Boed dan Ibu di supermarket dekat kediaman kami. Dengan santai, Pak Boed mendorong keranjang belanja. Rasanya, hampir semua orang di sana tak sadar bahwa si pendorong keranjang itu adalah seorang Menko.

Banyak lagi cerita lain yang saya dapatkan dari berbagai kalangan. Kemarin di bandara Soekarno Hatta setidaknya dua orang (pramugara dan staf ruang tunggu) bercerita pada saya pengalaman mengesankan mereka ketika bertemu Pak Boed. Seperti kebanyakan yang lain, kesan paling mendalam keduanya adalah sikap rendah hati dan kesederhanaannya.

Dua hari lalu saya dapat cerita lain dari pensiunan pejabat tinggi BI. Ia mengalami sendiri bagaimana Pak Boed memangkas berbagai fasilitas yang memang terkesan serba “wah.” Dengan tak banyak cingcong, ia mencoret banyak item di senarai fasilitas. Kalau tak salah, Pak Boed juga menolak mobil dinas baru BI sesuai standar yang berlaku sebelumnya. Entah apa yang terjadi, jangan-jangan mobil para deputi dan deputi senior lebih mewah dari mobil dinas gubernur.

Kalau mau tahu rumah pribadi Pak Boed di Jakarta, datang saja ke kawasan Mampang Prapatan, dekat Hotel Citra II. Kebetulan kantor kami, Pergerakan Indonesia, persis berbelakangan dengan rumah Pak Boed. Rumah itu tergolong sederhana. Bung Ikhsan pernah bercerita pada saya, ia menyaksikan sendiri kursi di rumah itu sudah banyak yang bolong dan lusuh.

Bagaimana sosok seperti itu dituduh sebagai antek-antek IMF, simbol Neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa, dan segala tuduhan miring lainnya. Lain kesempatan kita bahas tentang sikap dan falsafah ekonomi Pak Boed. Kali ini saya hanya sanggup bercerita sisi lain dari sosok Pak Boed yang kian terasa langka di negeri ini.

Memang benar kata Yusi, bahwa nyaris semua slogan para calon wakil rakyat tersebut seragam dan membosankan. Jika lambang partai dihilangkan dari poster-poster itu, orang tak bakal bisa membedakan si A atau si B berasal dari partai mana.

Selain menderetkan gelar akademis dan memuji diri sendiri sebagai sosok jujur, bersih, lagi terpercaya, caleg biasanya juga mengaku sebagai penyambung lidah rakyat. Sedikit perbedaan, caleg muda meminta diberi kesempatan, sementara caleg senior menyatkan sudah berpengalaman. Ada juga yang merasa belum mantap bila belum mencantumkan frasa ini, “mohon doa restu”. Mirip pengantin sunat.

Rupanya memang tak gampang membuat pernyataan satu baris, baik itu berupa slogan, tag line, atau one-liner. Agar bisa nendang, satu baris mesti gampang diingat, terlihat secara tegas keunggulannya (bila jualan produk), bunyinya enak didengar, tak terduga, dan syukur-syukur lucu. Di sinilah tantangannya.

Di panggung politik, pernyataan satu baris yang berupa slogan sering menanggung beban. Si politikus takut citranya turun jika tidak memakai kata-kata gagah. Si politikus tentunya juga takut bila dicap tidak memihak kepada rakyat kecil. Sehingga lahirlah slogan-slogan yang menurut saia kebanyakkan palsu, seperti “Membela Kepentingan Rakyat”, “Pembela Kaum Buruh”, “Bapaknya Rakyat Kecil”, “Pengusung Aspirasi Rakyat” dan sebagainya. Boleh dikatakan tidak ada yang memposisikan diri sebagai pembela kaum menengah-atas. Mungkin karena di negara ini terlalu banyak rakyat miskin, sehingga para caleg pun membidik segmen ini, dan mengabaikan segmen lainnya yang sebenarnya lebih sedikit saingan.

Menurut saya pribadi, memilih pemimpin bermutu bisa dimulai dari melihat kejelian dan kepandaian sang caleg bermain dalam slogan satu baris ini. Artinya caleg yang punya visi adalah caleg yang tidak hanya ikut-ikutan meniru slogan caleg lainnya. Caleg yang berani tampil beda dalam slogan satu barisnya layak menjadi indikator bahwa caleg tersebut punya sedikit prinsip dan kemampuan. Namun, sayangnya jika slogan satu baris tersebut bukan berasal dari sang caleg melainkan dari tim suksesnya atau si tukang sablonnya, maka slogan satu baris ini tidak bisa lagi dipakai sebagai salah satu indikator penanda kemampuan sang caleg dalam mewakili rakyat.

Sungguh sulit memang menentukan pilihan, terutama di tengah jumlah caleg yang semakin menggunung pada Pemilu tahun ini. Tidak salah jika ada sebagian kita yang memilih tidak memilih saja ketimbang memilih tapi pilihannya salah. Semua pilihan ada di tangan kita masing-masing, tentunya.