Pada masa lalu komponen utama dari pertumbuhan ekonomi adalah lahan, tenaga kerja, dan modal, tetapi saat ini penggerak utama ekonomi adalah akumulasi ilmu pengetahuan. Hasil regresi data dari berbagai negara oleh Bank Dunia menunjukkan hubungan antara akumulasi pengetahuan yang diwakili indeks ekonomi pengetahuan (IEP) dan GDP per kapita, kurvanya berbentuk eksponensial. Itu menjelaskan pertambahan akumulasi pengetahuan di sebuah negara akan menyebabkan GDP per kapita naik sangat cepat. IEP adalah sebuah indeks yang dihitung dengan menggunakan berbagai variabel yang terkait sangat erat dengan ilmu pengetahuan, dan digunakan untuk mengukur capaian ekonomi berbasis pengetahuan (EBP) dari sebuah negara. Pengaruh positif IEP terhadap pertumbuhan ekonomi telah menginspirasi berbagai negara untuk menjadikan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai agenda penting dalam pembangunan.

Korea Selatan adalah sebuah negara yang telah membangun ilmu pengetahuan untuk menumbuhkan ekonominya. Beberapa dekade sebelum 1985 GDP per kapita Korea Selatan hanya US$1.000, sedangkan Meksiko US$3.000. Pada 1985, Korea Selatan dapat menyamai dan dengan cepat meninggalkan Meksiko pada tahun–tahun berikutnya. Pada 2000 GDP per kapita Korea Selatan US$12.000, sedangkan Meksiko hanya US$6.000. Kecepatan itu disebabkan kontribusi ilmu pengetahuan dalam pembangunan di Korea Selatan. Dari 1957 sampai dengan 1964, pendapatan per kapita Ghana dan Korea Selatan sama besar, yaitu kurang dari US$1.000, tetapi pada 1990, Korea Selatan telah mencapai US$7.000 dan Ghana masih tetap kurang dari US$1.000. Hal itu juga karena pembangunan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya insani telah menjadi program utama dari pemerintah Korea Selatan, sementara hal yang sama belum berhasil dilaksanakan dengan baik di Ghana.

Pengaruh ilmu pengetahuan terhadap ekonomi

Chen dan Dahlman telah mengumpulkan data untuk 1960 sampai dengan 2000 dari 92 negara, baik negara yang telah maju maupun yang masih berkembang. Data tersebut terdiri dari berbagai hal yang berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya insani. Hasil regresi data antara lain menunjukkan bila rata-rata lamanya anak bersekolah diperpanjang satu tahun, akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13%. Sebaliknya peningkatan 1% jumlah paten yang didaftarkan ke badan paten Amerika USPTO akan mengakibatkan naiknya pertumbuhan ekonomi 0,19%. Demikian pula bila jumlah artikel pada jurnal internasional naik 1%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,22%. Dalam hal sarana teknologi informasi dan komunikasi, bila jumlah komputer yang tersedia bertambah 100%, pertumbuhan ekonomi akan meningkat 0,54%. Peningkatan jumlah pengguna internet menjadi dua kali lipat akan meningkatkan 0,27% pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bila jumlah telepon ditambah 100%, pertumbuhan ekonomi akan naik 0,55%.

Demikian pula bila kualitas institusional meningkat 20%, akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,5%. Variabel-variabel itu sangat erat kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya insani. Demikian pula angka-angka yang tertera menunjukkan pentingnya pembangunan ilmu pengetahuan dan sumber daya insani dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Bagaimana di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan itu, dapat digunakan data yang dipaparkan pada situs resmi dari beberapa organisasi dunia dan nasional, berikut adalah ‘potret’ Indonesia, juga perbandingannya dengan negara-negara tetangga. Data rata-rata lamanya anak bersekolah di Indonesia adalah 4,99 tahun, sedangkan Malaysia 6,80 tahun, Filipina 8,21, Singapura 7,05, dan Thailand 6,50. Data ini menunjukkan pendidikan di Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat besar.

Pada 2008 jumlah paten Indonesia yang didaftarkan ke USPTO 19 buah, sedangkan Malaysia 168, Filipina 22, Singapura 450, dan Thailand 40 buah. Itu adalah salah satu cerminan produktivitas peneliti kita di tingkat internasional. Salah satu keluaran dari kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan adalah artikel. Keluaran itu dapat menjadi pembanding produktivitas di tingkat internasional bila dimuat pada jurnal internasional. Indonesia menghasilkan 205, Malaysia 615, Filipina 178, Singapura 3.600, Thailand 1.249, dan Vietnam 221 buah artikel.

Data 2007 menunjukkan di Indonesia ada 20 unit komputer, 440 pengguna telepon, dan 60 pengguna internet, ketiga data ini untuk per seribu penduduk. Capaian itu lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam, juga menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Bila kualitas institusional diwakili efektivitas pemerintahan, dari data 2008, Indonesia mendapat skor -0,29 dalam skala -2,5 sampai dengan 2,5. Capaian itu lebih rendah daripada Malaysia dengan skor 1,13, Singapura 2,53, Filipina 0,00, dan Thailand 0,11, sedangkan Vietnam mempunyai skor -0,31. Angka-angka itu menunjukkan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand lebih efektif.

Total belanja litbang Indonesia pada 2006 adalah US$218 juta, Malaysia 4,29 kali lipat, sedangkan Filipina lebih kecil, yaitu ¾ bagian. Singapura menghabiskan 14,26 kali sedangkan Thailand 2,36 kali, dan Vietnam hanya separuh belanja litbang Indonesia. Dengan jumlah belanja yang cukup besar, kemampuan litbang Malaysia dan Thailand dapat bergerak cepat, terlebih Singapura bagaikan ‘sprinter’ berlari kencang. Belanja litbang Indonesia yang tidak besar menyebabkan kurangnya pembelian bahan, pemeliharaan dan pengoperasian, peremajaan peralatan, serta kurangnya penghasilan dari penggiat dalam melakukan penelitian. Dengan memperhatikan keadaan itu, tidaklah mengejutkan bila jumlah paten serta artikel pada jurnal internasional Indonesia tidak dapat melampaui negara-negara tetangga.
Meningkatnya anggaran pendidikan menjadi 20% dari GDP diharapkan akan menaikkan kualitas pendidikan nasional, sejak tingkatan sekolah dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi, sehingga akan tersedia lulusan perguruan tinggi yang berkualitas untuk menjadi periset di badan litbang, perusahaan maupun di lingkungan perguruan tinggi. Bila hal itu diikuti dengan kenaikan dan optimalisasi belanja litbang, diharapkan produktivitas litbang akan naik. Bidang lain yang perlu ditingkatkan adalah infrastruktur teknologi informasi. Ini adalah salah satu sarana penularan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Peningkatan ketiga bidang ini ditambah dengan meningkatnya efektivitas pemerintahan, menurut kurva regresi dari Dahlman maupun Bank Dunia, akan menyebabkan ekonomi tumbuh dengan cepat.

Sumber: MediaIndonesia.Com

Sepanjang tahun lalu dan diperkirakan masih berlanjut tahun ini, masalah persepsi tingginya suku bunga kredit perbankan masih terus bergulir. Perbandingannya memang cukup nyata. Suku bunga acuan atau BI ratesudah turun mendekati 350 basis poin, tapi suku bunga kredit baru turun sekitar 200 basis poin. Jadi, jauh lebih responsif bank sentral dalam menurunkan BI rate ketimbang respons perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit.

Respons Bank Indonesia awal bulan ini yang menahan BI ratetetap di level 6,5% (dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir semester pertama tahun ini) mengindikasikan bahwa pilihan terbaik memang hanya menjaga agar stance suku bunga tetap stabil.

Bank sentral melihat bahwa proyeksi inflasi ke depan cenderung menguat seiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang berdampak pada lonjakan permintaan komoditas. Memang kalau melihat ke belakang, laju inflasi tahunan (2009) hanya 2,78% seolah memberikan harapan besar bahwa BI harus menurunkan suku bunga acuan.

Pandangan itu tak sepenuhnya salah. Namun, perlu dicatat bahwa pertimbangan bank sentral dalam mengelola dan menetapkan suku bunga acuan sebagai suatu jangkar pengelolaan kebijakan moneter lebih menitikberatkan kepada ekspektasi inflasi yang akan terjadi. Cerita soal inflasi masa lalu hanya sekadar referensi belaka, tapi dasar pertimbangan utama adalah memproyeksikan laju inflasi ke depan.

Titik pijak bank sentral dalam menetapkan BI rateini kerap tidak dipahami masyarakat. Ini terlihat dari proyeksi BI ratedi bulan-bulan berikutnya yang berbeda dengan ekspektasi masyarakat.

Perbedaan itu disebabkan titik pijak pemahaman soal dasar pertimbangan penetapan suku bunga acuan yang beragam. Padahal kalau dilihat dari aspek inflation targetting framework yang dikomunikasikan bank sentral melalui website-nya, jelas bank sentral memberikan pertimbangan dominan kepada ekspektasi inflasi. Bukan kepada inflasi yang sudah terjadi.

Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini tengah terjadi gejala kenaikan inflasi secara global sebagai respons atas perbaikan perekonomian di berbagai negara maju (advance economies), cepat atau lambat hal ini juga akan menerpa Indonesia.

Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,5% sepanjang tahun lalu dan sekitar 5,7% pada kuartal pertama tahun ini mengindikasikan secara jelas bahwa tingkat konsumsi dalam negeri masih menjadi andalan pendorong pertumbuhan. Pola seperti ini diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini sebagai respons konsumtif masyarakat atas dicapainya tingkat penghasilan yang lebih baik.

Dengan demikian, cepat atau lambat BI juga akan menyesuaikan suku bunga acuannya mengikuti gerakan inflasi yang ditengarai bakal menguat mulai kuartal ketiga nanti. Dengan membaiknya perekonomian suatu negara, masyarakat cenderung untuk melakukan tindakan konsumtif. Ini memang tidak salah dan tidak patut disalahkan karena dengan konsumsi terlihat bahwa dinamika perekonomian bergerak. Sisi supply and demand akan bergerak secara natural.

Permintaan agregat dari masyarakat yang melonjak bakal mendorong ekspansi dunia usaha. Dampaknya, permintaan kredit akan menguat. Di sisi lain, potensi inflasi menguat juga semakin terbuka dari sisi demand pull inflation (karena kenaikan permintaan), diikuti oleh cost push inflation (karena kenaikan harga di tengah kelangkaan barang).

Di luar dua jenis inflasi tadi, masih ada lagi yang namanya inflasi musiman (seasonal inflation) seperti pada Juni-Juli saat terjadi pergantian tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Sektor pendidikan di bulan-bulan ini biasanya akan memberikan sumbangan inflasi yang cukup signifikan.

Lalu pada September-Oktober terkait dengan perayaan Idul Fitri yang sudah menjadi tradisi saat sektor makanan dan minuman serta transportasi dan telekomunikasi akan memberikan sumbangan inflasi yang signifikan pula. Terakhir pada Desember, adanya perayaan Natal dan Tahun Baru juga akan mengerek inflasi karena lonjakan permintaan sembako (makanan dan minuman), transportasi, dan telekomunikasi.

Proyeksi inflasi yang kian tinggi daripada tahun lalu sudah terlihat dalam asumsi RAPBN 2010 yang asumsi inflasinya ditetapkan 5,3%. Bahkan, sejumlah ekonom meramalkan inflasi bisa lebih dari level itu. Pasalnya, dorongan kenaikan harga minyak internasional yang diprediksi berkisar US$80-US$85 per barel juga memberikan kontribusi bagi inflasi dari sisi impor (imported inflation).

Dari ilustrasi di atas, cepat atau lambat inflasi memang akan bergerak naik. Alhasil, kenaikan BI ratehanyalah soal waktu. Sejumlah ekonom meramalkan BI rateakan berada di level 7% akhir tahun ini dengan membandingkan laju inflasi yang berkisar 5,0%-5,5%. Tentu masyarakat dan dunia usaha bakal resah apabila potensi kenaikan BI ratebakal diikuti secara naif oleh kalangan perbankan.

Oleh karena itu, diharapkan, perbankan tidak menaikkan suku bunga kreditnya meski menghadapi tekanan inflasi ke depan yang mungkin akan memicu BI sedikit mengetatkan kebijakannya dengan menaikkan BI rate. Dengan proyeksi inflasi 2010 sebesar 5,0%-5,5%, BI ratediperkirakan akan meningkat 25-50 basis poin di level 6,75%-7,0% akhir tahun ini. Meski demikian, perbankan sebaiknya tidak harus ikut-ikutan menaikkan suku bunga kredit.

Dengan tidak naiknya suku bunga kredit, hal itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akan menggeliat pada 2010. Untuk itu, perbankan dapat mengoptimalkan efisiensi operasionalnya dan sedikit berkorban menurunkan net interest margin (NIM) atau selisih bunga pinjaman kredit dengan bunga dana. Tentu dengan dibarengi strategi menggenjot fee-based income (pendapatan dari transaksi keuangan) untuk mengompensasi turunnya NIM.

Sementara itu, sampai akhir tahun lalu, NIM perbankan yang 6,23% dinilai masih di atas pola normalnya perbankan Indonesia, yaitu 4,5%-5,0%. Namun, pada Januari 2010, NIM perbankan telah turun sebesar 0,15% menjadi 6,08%. Dengan efisiensi operasional yang baik dan manajemen risiko kredit yang ketat sehingga kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) dapat ditekan, ada peluang perbankan tidak latah menaikkan suku bunga kredit.

Pada akhirnya, penetapan suku bunga kredit berada dalam kendali bank, tidak semata-mata mengacu kepada BI rate. Alhasil, harapan untuk mendorong pertumbuhan kredit berkisar 20%-25% tahun ini guna menopang pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,8% dapat diwujudkan.

Sumber: MediaIndonesia.Com

Dalam konteks ancaman keamanan dalam pembangunan yang semakin canggih, Garigue (1994) memberikan peringatan bagi dunia yaitu “The danger is that the uses of familiar words misrepresent and mask the true extend of the revolution that will have to take place if we are to be able to retain a military capacity in a new physical, social and cognitive space.”

Model ekonomi neoklasik mengabaikan peringatan tersebut. Kelemahan-kelemahan model pembangunan ekonomi khususnya aliran neoklasik adalah dengan menganggap faktor keamanan dalam proses pembangunan sebagai statis dan cateris paribus sehingga diskursus tentang peran keamanan dalam pembangunan ekonomi hanya terbonsaikan dalam konsep property right. Schneier mengingatkan, “Companies will not make sufficient investments in cyber-security unless government forces them to do so and successful cyber-attacks on government systems still occur despite government efforts.”
Namun, semenjak program perang bintang yang dicanangkan pemerintah Amerika Serikat pada era Ronald Reagan, pentingnya faktor keamanan nasional juga searah dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada supply side. McDonald mengatakan, “Effective cyber defenses ideally prevent an incident from taking place. Any other approach is simply reactive. FedCIRC, the NIPC, the NSIRC, the Department of Defense and industry components realize that the best [action] is a pre-emptive and proactive approach.” Bahkan kemudian kaum neoliberal berbondong-bondong mendukung mazhab bahwa pengeluaran negara harus besar dari yang sebelumnya menentang pembesaran peran pengeluaran negara.

Lebih dari itu, hingga saat ini saat era Perang Dingin telah berakhir, ternyata pengeluaran untuk pertahanan keamanan Amerika Serikat masih yang terbesar di dunia, yaitu hampir mencapai separuh dari total pengeluaran untuk pertahanan keamanan dunia. Sementara pengeluaran untuk pertahanan keamanan terhadap produk domestik bruto mencapai sekitar 4%.

Sekalipun demikian, anggaran pertahanan sebesar itu masih dianggap kurang. Buktinya Schneier memberikan pernyataan “The National Strategy to Secure Cyberspace hasn’t secured anything yet.”
Singapura, yang sangat mungkin menjadi jangkar keuangan bukan hanya di Asia Tenggara tetapi juga Asia Pasifik dalam 50 tahun ke depan, memiliki rasio yang jauh lebih spektakuler lagi, yaitu 5%. Teori-teori pembangunan ekonomi yang mengatakan bahwa pembangunan pertahanan keamanan bersifat trade off dengan pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi usang, tetapi juga sangat menyesatkan. Dari sisi alutsista, persenjataan angkatan bersenjata Singapura juga jauh mengungguli Tentara Nasional Indonesia.

Misalnya, Singapura tak hanya memiliki F16, tetapi juga F15 dengan kekuatan pukul siap tempur. Penerbangnya pun sangat berdisplin tinggi dan diakui oleh dunia. Belum lagi mereka memiliki helikopter tempur AH64 Apache yang sangat tangguh dalam memberikan kekuatan pertahanan dalam dukungan udara jarak pendek. Kualitas sumber daya manusia Singapura juga sangat luar biasa karena berdasarkan human development index posisinya adalah 23 besar dunia. Perlu dicatat, Indonesia saja berada pada urutan nomor 111. Padahal Indonesia kaya akan sumber daya alam dan jumlah manusia yang sangat besar. Negara lain seperti Israel dan Brunei ada pada posisi 27 dan 30. Lagi, rasio pengeluaran pertahanan mereka masing-masing adalah 7,3% dan 4,5% terhadap produk domestik bruto.

Jadi terlihat sekali tidak ada trade off antara pengeluaran pertahanan keamanan, pembangunan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia.
Argumentasi neoklasik yang menganggap faktor keamanan bukan sebagai faktor produksi telah terbantahkan! Namun, terbukti bahwa Singapura juga masih diserbu kejahatan automatic teller machine (ATM).

White mengatakan, “The private-sector must continue to be able to innovate and adapt in response to new attack methods in cyber space, and toward that end.” Jelas sekali apa yang dimaksud White, yang juga presiden dan CEO dari TechNet. Jika pemerintah tidak mampu melakukan investasi keamanan dalam mendukung keamanan dalam bidang pembayaran dan penyerahan, pemberdayaan sektor swasta merupakan keharusan. Untuk itu pemerintah harus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar minimal 7,5% per tahunnya dalam jangka waktu yang lama agar sektor swasta mampu melakukan akumulasi modal. Jika pemerintah tidak mampu melakukan hal tersebut, sudah sewajarnya jika pemerintah memberikan insentif yang sangat besar misalnya berupa tax holiday bagi pihak swasta yang serius mengembangkan teknologi keamanan dalam sector payment.

Untuk itu, bank seperti BCA sangat layak mendapatkan insentif tersebut. Setelah necessary condition itu terpenuhi, dana bagi keamanan sektor keuangan juga harus dilimpahkan, dari yang semula misalnya hanya di bawah kendali departemen keuangan, untuk diberikan kepada departemen pertahanan dan keamanan. Hal ini lumrah dilakukan sebab di Amerika Serikat sendiri masalah keamanan sektor keuangan juga menjadi tanggung jawab departemen pertahanan. Keamanan di sini termasuk keamanan dari sistem keuangan itu sendiri. Hanya departemen pertahananlah yang memiliki expertise untuk melakukan mekanisme pertahanan secara sistematis. Termasuk jika dana itu ada di bawah kendali bank sentral!

Karena itu, sebaiknya sebagian keuntungan dari bank sentral juga dialokasikan kepada departemen pertahanan dalam rangka memperkuat sistem pertahanan dari sistem keuangan itu sendiri. Model pembangunan ekonomi yang berhasil juga harus tanggap terhadap tantangan keamanan termasuk dalam bidang payment dan settlement. Saatnya dunia akademik berbenah diri sehingga tidak menggunakan buku-buku teks yang tidak relevan dengan kondisi dunia saat ini. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Namun, pengertian secara kriminologis yang berbasis sosiologis menyebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Pola buruk ini hanya dapat dikurangi oleh semakin banyaknya pola-pola baik di dalam masyarakat itu sendiri. Termasuk perbaikan pola pendidikan sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia membaik. Jika human development index Indonesia dapat menyamai Singapura, dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara superpower.

Tanpa intervensi pemerintah yang aktif dan cerdas, dunia akademik di Indonesia akan kehilangan arah dalam memberikan ilmu pembangunan yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga berorientasi kepada permasalahan yang hakiki seperti keterkaitan antara pembangunan dan pertahanan keamanan. Tanpa pengendalian yang sistematis pembangunan ekonomi terancam double joepardy atau petaka ganda! Macaulay (2008) menyebutkannya petaka ganda sebagai ‘where the risk from two threats is incorrectly summed even though the chances of one threat manifesting concurrent or in proximity to another may be dramatically different from “standalone” risk for a given threat event.”

Pembangunan ekonomi berbasis keamanan semakin tak terelakkan lagi untuk saat ini dan di masa depan. Singapura, negara kecil tetangga kita, adalah contoh yang akhirnya Singapura telah berhasil menjadi pusat keuangan di Asia Pasifik, menyaingi Hong Kong yang tumbuh dengan bantuan Inggris dan China! Singapura layak mendapatkannya karena Singapura berani melakukan terobosan pembangunan di luar model neoklasik, yaitu pembangunan berbasis security!

Sumber: MediaIndonesia.Com