Kemacetan saat ini tidak hanya milik kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya saja. Kemacetan telah merambah ke hampir semua kota menengah dan besar di Indonesia. Kendaraan dari berbagai jenis menyesakki jalanan, berebut kesempatan untuk bergerak, bahkan menyerobot hak pejalan kaki di trotoar.

Solusi mengatasi kemacetan yang logis mungkin hanya ada dua opsi, mengurangi jumlah kendaraan atau menambah panjang dan luas jalan. Dua-duanya jelas bukan pekerjaan mudah. Keterbatasan lahan, membuat pekerjaan penambahan panjang dan luas jalan pada suatu saat pastilah akan terhenti. Pengurangan jumlah kendaraan akan terbentur dengan tabiat orang kita yang gemar mengkoleksi kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan.

Mobil murah, yang konsepnya sedang dikembangkan di Departemen Perhubungan, jelas tidak seirama dengan jalan keluar mengatasi kemacetan tersebut di atas. Program ini bertujuan memindahkan sebagian pengguna sepeda motor ke mobil dan menyerap tenaga kerja. Tapi, jika memang akhirnya terlaksana, hasilnya akan memompa tingkat permintaan terhadap mobil. Maka jalananpun akan semakin macet.

Dasar pemikiran yang paling logis menurut saia adalah pemerintah tetap berkonsentrasi pada pengadaan transportasi massal dan menekan penggunaan kendaraan bukan malahan melanggengkannya dengan memproduksi mobil murah ini. Lihatlah di jalan-jalan raya, sebagian besar kendaraan yang berseliweran adalah kendaraan-kendaraan pribadi..

Dipandang dari sisi bisnis mobil murah yang kemungkinan dijual hanya dengan harga Rp 25 juta ini, mungkin saja akan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Tapi bukankah pemerintah tidak seharusnya mengutamakan kepentingan bisnis? Bukankah pemerintah adalah wakil publik yang bekerja demi kepentingan publik? Nah, ketika dibenturkan antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis, pemerintah sudah seharusnya memili kepentingan publik terlebih dahulu. Jadi, urungkan saja rencana produksi mobil murah ini.