MENETAPKAN asumsi pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global seperti sekarang ini bak makan buah simalakama. Serbasusah dan serbasalah.
Mematok angka terlalu tinggi berarti harus menyiapkan uang dalam jumlah sangat besar. Padahal, kocek negara masih cekak. Membubungnya harga minyak dalam setahun terakhir yang berimbas pada membengkaknya subsidi telah menggerus anggaran negara.
Sebaliknya, menetapkan angka pertumbuhan terlalu rendah berarti harus siap dengan risiko bertambahnya pengangguran dan kemiskinan. Sebab penurunan pertumbuhan hingga 1% sama saja dengan hilangnya sekitar 200 ribu lapangan kerja. Padahal, angka pengangguran kita masih tinggi, sekitar 9% atau masih 20 juta orang.
Akan tetapi, apa pun yang terjadi, target pertumbuhan ekonomi harus ditetapkan. Bukan dengan sembarang menetapkan, melainkan penetapan yang berbasis realitas kekinian, yakni kenyataan bahwa krisis ekonomi sudah mengarah ke resesi global dan sulit diramalkan bakal berlangsung singkat.
Oleh karena itu, asumsi pertumbuhan ekonomi juga harus didesain untuk bekal berlari maraton, bukan lari sprint yang berjarak pendek. Patokan angka pertumbuhan harus bernuansa kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan harapan berlebihan, apalagi khayalan, bahwa krisis akan berakhir cepat.
Sayangnya, asumsi pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 yang ditetapkan pemerintah dan Panitia Anggaran DPR sebesar 6% tidak mencerminkan kewaspadaan itu. Angka 6% itu hanya turun 0,3% dari kesepakatan semula yang 6,3%, angka ketika kondisi ekonomi kita belum terimbas oleh krisis.
Padahal, sejumlah negara telah merespons krisis global itu dengan menurunkan target pertumbuhan ekonomi mereka secara signifikan. China yang tidak terlalu terimbas krisis saja menurunkan target pertumbuhan hingga 2%, yakni dari 11% menjadi 9%.
Pemerintah sendiri mengakui dibutuhkan usaha yang cukup keras untuk mencapai pertumbuhan 6% tahun depan. Bahkan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta menyebutkan Indonesia butuh standby loan atau dana pinjaman siap pakai senilai US$5 miliar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% itu.
Jelas, dibutuhkan terobosan ekstra agar angka 6% itu tercapai tahun depan, tahun saat kita melakukan hajatan demokrasi pemilihan umum. Mengandalkan pertumbuhan semata-mata dari sektor konsumsi akan membuat kita tergelincir karena daya beli masyarakat belum membaik.
Mumpung masih ada waktu, mestinya DPR dan pemerintah bisa berunding kembali untuk mematok angka yang lebih realistis. Misalnya, dengan memilih angka minimal dari perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah, yakni 5,5%.
Kalaupun memilih lebih tinggi, angkanya juga jangan terlalu jauh dari batas minimal yang diusulkan itu, misalnya 5,8%. Itu pun harus pula dibarengi dengan upaya penghematan atau pengencangan ikat pinggang dalam membelanjakan anggaran negara.
Asumsi pertumbuhan ekonomi memang berupa angka di atas kertas. Meski begitu, kalau kita tidak cermat menentukannya, gerak perekonomian kita bisa salah arah. Kalau itu yang terjadi, kita hanya mengulang kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.
Sumber: mediaindonesia.com
Recent Comments